Peliknya Sebuah Heterogenitas

Oleh: Rosmi Julitasari S

Panggil saja dia Dhi. Aktivis sosial yang aktif mengurusi anak jalanan ini terpaksa masih berada di sekitar Jalan Margonda, Depok, pada suatu dini hari karena aktivitas sosialnya. Saat akan turun dari taksi, tiba-tiba dia disergap polisi. Dhi dipaksa ikut ke kantor polisi terdekat karena dianggap melanggar peraturan daerah anti-prostitusi.

Dhi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pelacur. Ia telah menunjukkan semua kartu identitasnya, dari KTP hingga kartu nama dari kantor, untuk membuktikan ia bukan pelacur. Namun petugas tetap memaksa membawa dia ke kantor polisi. 

Di kantor polisi keadaan tidak bertambah baik. Dhi tetap dipaksa mengaku ia adalah pelacur. Bila ingin bebas, Dhi harus  membayar Rp 300.000 atau meninggalkan laptop sebagai uang jaminan. Dhi berkeras tidak mau membayar, karena nyata-nyata ia bukan pelacur. Dia lantas dipaksa menandatangai berita acara pemeriksaan untuk kasus yang perda-nya saja belum ditetapkan itu. 

Subuh menjelang. Dhi tetap tertahan di kantor polisi. Meski sangat terlambat, “kebebasan” akhirnya datang. Salah seorang polisi mengenali Dhi sebagai tetangganya sehingga Dhi dapat terbebas dari tuduhan dan meninggalkan kantor polisi tersebut. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan hak otonomi seluas-luasnya pada daerah tingkat I dan II nyatanya malah disikapi dengan pemikiran yang salah kaprah. Perangkat daerah kemudian seperti berlomba menghasilkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum – dari sudut pandang agama – yang kemudian dikenal sebagai “perda syariah”. 

Lahirnya perda berlandaskan agama ini kemudian memunculkan berbagai kontroversi. Ada pula pemerintah daerah yang menolak menyebut perda yang mereka hasilkan adalah perda syariah dan memilih menyebutnya perda ketertiban umum, anti-minuman keras, anti-prostitusi, dan lain-lain. Kontroversi yang kemudian bermunculan lebih disebabkan implementasi peraturan yang dirasa begitu diskriminatif, terutama bagi kaum non-muslim dan perempuan. 

Atas dasar kontroversi yang bermunculan tersebut, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan riset terhadap penerapan syariah Islam di era otonomi daerah. Penelitian selama satu tahun itu dilakukan di beberapa wilayah dan daerah yang memiliki perda syariah, yakni Kabupaten Bireun, Aceh; Kabupaten Tasikmalaya dan Indramayu, Jawa Barat; Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Kota Madya Tangerang, Banten. 

Penelitian ini mencoba mengupas permasalahan yang terjadi dalam proses, motif, dan cara-cara yang digunakan dalam memberlakukan syariah Islam serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kebebasan sipil, hak perempuan, dan non-muslim. Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam buku Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.

Tim peneliti berhasil menjabarkan sejarah hak asasi manusia dan syariah secara runut dan deskriptif. Hasilnya, perkembangan HAM dan syariah sejak awal hingga sekarang dipaparkan dengan baik. Sayangnya deskripsi yang jelas dan gamblang tersebut tidak bisa kita temukan dalam paparan hasil penelitian. Bahasa yang disampaikan terlalu ilmiah, sehingga buku ini lebih cocok untuk dikategorikan sebagai laporan penelitian ketimbang buku. 

Dari sisi penelitian, buku ini patut diacungkan jempol. Ada banyak temuan yang bisa membuka mata masyarakat luas akan peliknya masalah homogenitas versus heterogenitas yang terjadi di negara ini. Hal itu bila dibiarkan berlarut-larut dapat mengancam ketertiban dan keamanan yang justru  menjadi tujuan utama pemberlakuan perda semacam ini. 

Kekurangan buku ini adalah temuan yang dikemukakan hanya bersifat kasatmata, dalam arti permasalahan yang dikupas lebih banyak bergelut pada pelanggaran hak-hak sipil masyarakat. Padahal, hak-hak ekonomi yang justru menjadi dasar perkembangan dan kemajuan masyarakat dapat dijadikan solusi untuk permasalahan syariah. Karena, hukum syariah (atau lebih tepatnya fikih – menurut Azzumardi Azra) yang paling menyentuh hak dasar manusia adalah ekonomi syariah. Sayangnya solusi atau rekomendasi yang biasanya dihasilkan dari penelitian – dan menjadi tanggung jawab intelektual peneliti – justru terlewatkan.

Judul   : Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim

Penulis : Sukron Kamil, et al.

Penerbit: CSRC (Center for The Study of Religion and Culture), 2007

Paginasi: xl, 384 hal.

 

©2007 VHRmedia.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Human Rights

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s